PENGADILAN AGAMA SUKABUMI MENGIKUTI PENDAMPINGAN SATKER WBK (WILAYAH BEBAS KORUPSI) OLEH DITJEN BADILAG
Sukabumi (24/06/2024). Sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:3012/SEK/OT1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Hal Pengajuan Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara virtual melalui Badilag Command Center. Pendampingan tersebut diikuti oleh 121 Pengadilan Agama tingkat pertama dan 5 Pengadilan Tingkat Banding.
Acara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Badilag Bapak Arief Hidayat, Pendampingan ini adalah wujud dari betapa Dirjen Badilag sangat mendukung penuh untuk keberhasilan satker-satker yang sedang berjuang dalam Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK.
Pendampingan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya intensif bagi Pengadilan Agama Sukabumi dalam mendukung program Zona Integritas (ZI). Program ZI ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan korupsi. Dalam kegiatan pendampingan ini, Ditjen Badilag memberikan berbagai arahan dan bimbingan teknis mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh satker yang ditunjuk WBK untuk mencapai predikat WBK salah satunya adalah Pemenuhan Data LKE secara manual dan Hasil Pengawasan Hakim, Bawas, Maupun Tingkat Banding.
selaku pemateri, Bapak Ferri Taufik Ferdiansyah menyampaikan mengenai perbedaan dalam penilaian evaluasi ZI berdasarkan regulasi terbaru dan dipaparkan pula mekanisme pembangunan ZI menuju WBK yang memfokuskan pada LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dan agar Satker yang diusulkan WBK untuk segera menindaklajuti hasil tindak lanjut Pengawasan, BPK/Bawas karena terkait dengan Area 5 itu sendiri yaitu Pengawasan serta untuk melakukan penginputan LKE Manual dan Data Dukung paling lambat tanggal 5 Juli 2024.
Dengan mengikuti Pendampingan Zona Integritas ini diharapkan Pengadilan Agama Sukabumi dapat meningkatkan Integritas dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta memberikan dampak Positif bagi seluruh pihak terkait.