SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN:

A.	Disampaikan Secara Tertulis
	1.	Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkarnah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
	2.	Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima, dan dapat ditindaklanjuti;
	3.	Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas akan membantu dengan menuangkan secara tertulis pengaduan yang disampaikan Pelapor dalam formulir khusus pengaduan.
B.	Menyebutkan Informasi Dengan Jelas
	1.	Untuk mempermudah penanganan dan tindaklanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi tentang:
		a	Identitas Oknum aparatur yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau Pengadilan tempat Terlapor bertugas;
		b.	Perbuatan Terlapor yang dilaporkan;
		c.	Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
		d.	Menyertakan bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti dan/atau keterangan ini termasuk nama. alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
	2.	Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
C.	Tata Cara Pengiriman
	1.	Pengaduan ditujukan kepada:
		a	Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding tempat Terlapor bertugas; atau
		b.	Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, dan/atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
	2.	Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "Pengaduan pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut :
1.	Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
2.	Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
3.	Pelanggaran sumpah jabatan;
4.	Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5.	Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
6.	Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
7.	Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yan bersifat administratif;
8.	Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat rnerugikan pihak-pihak yan berkepentingan serta masyarakat secara umun.

WEWENANG PENGADILAN AGAMA SUKABUMI (PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)

1.	Pengadilan Tingkat Pertama hanya memiliki kewenangan sebatas menerima pengaduan, dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung;
2.	Pengadilan Tingkat Pertama hanya dapat menangani pengaduan yang berkaitan dengan unit kerja atau aparat di Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan perintah dari Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding atau Pimpinan Mahkamah Agung;

PENGADUAN YANG DITERIMA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA:

1.	Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan setiap pengaduan yang diterimanya kepada Pengadilan Tingkat Banding selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima;
2.	Dalam hal suatu pengaduan jelas merupakan kewenangan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengetahui di Pengadilan mana Terlapor bertugas, Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan pengaduan tersebut kepada Badan Pengawasan dengan tembusan kepada Pengadilan Tingkat Banding, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Sukabumi

A. Secara lisan

1. Melalui telepon (0266)213790, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB

2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Sukabumi Jl. Taman Bahagia Nomor 19, Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Kode Pos 43132.

B. Secara tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Faxsimil: (0266)6220788 , atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Taman Bahagia Nomor 19, Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Kode Pos 43132.

2. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Sukabumi

1. Pengadilan Agama Sukabumi akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
2. Pengadilan Agama Sukabumi akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
3. Pengadilan Agama Sukabumi akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
4. Pengadilan Agama Sukabumi hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

 

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR

HAK-HAK PELAPOR

1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas
2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan
5. Terlapor dalam pemeriksaan

 HAK-HAK TERLAPOR

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

HAK INSTITUSI PEMERIKSA

• Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan.
• Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.